Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara resmi mengumumkan bahwa negaranya akan keluar dari Dewan HAM PBB. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Putih pada Selasa (01/15/2025), dengan alasan bahwa Dewan HAM PBB dianggap bias terhadap Israel dan gagal menjalankan misinya secara adil.
Alasan dan Latar Belakang Keputusan AS Keluar Dewan HAM PBB
Keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba. Menurut pernyataan Menteri Luar Negeri AS saat itu, keputusan ini telah dipertimbangkan selama beberapa waktu, terutama karena AS menilai Dewan HAM PBB terlalu sering menargetkan Israel dalam berbagai resolusi yang dianggap tidak adil.
Selain itu, pemerintahan Trump menilai bahwa Dewan HAM PBB gagal dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh beberapa negara anggota.
Dampak Keputusan AS Keluar Dewan HAM PBB
Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar AS. Sejumlah negara sekutu AS, termasuk Uni Eropa dan Kanada, menyayangkan langkah tersebut, dengan alasan bahwa AS memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam forum internasional ini.
Di sisi lain, Israel menyambut baik keputusan AS. Perdana Menteri Israel menyebut langkah ini sebagai keputusan yang berani dan mencerminkan dukungan AS terhadap negara mereka.
Respons dari PBB
Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan AS ini, dengan menegaskan bahwa Dewan HAM PBB tetap memiliki peran penting dalam menegakkan standar hak asasi manusia di dunia.
Baca Artikel Lainnya : Megawati Serukan Dunia untuk Menegaskan Kembali Komitmen terhadap Hak Anak dan Masa Depan Mereka
Prediksi Perkembangan Selanjutnya
Dengan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB, posisi negara tersebut dalam kebijakan HAM global diperkirakan akan mengalami perubahan. Beberapa analis menilai bahwa langkah ini berisiko melemahkan pengaruh AS dalam kebijakan internasional terkait HAM, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah bagian dari strategi Trump untuk memperkuat kepentingan nasional AS di panggung global.
Meski demikian, keputusan ini tidak serta-merta mengakhiri keterlibatan AS dalam isu hak asasi manusia. Pemerintahan Trump menegaskan bahwa mereka akan tetap mendukung HAM melalui jalur diplomatik dan kerja sama bilateral dengan negara-negara lain.
Langkah AS ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan Dewan HAM PBB serta efektivitasnya dalam menghadapi tantangan global. Apakah Dewan HAM PBB akan melakukan reformasi yang diinginkan AS, atau justru semakin kehilangan pengaruhnya? Waktu yang akan menjawab.
