Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Reini Hapsari, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk mencabut izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perguruan tinggi merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini akan memiliki dampak positif, baik dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam memastikan agar perguruan tinggi tetap fokus pada pengembangan pendidikan dan riset yang relevan dengan kepentingan masyarakat.
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Perguruan Tinggi: Tindakan Pemerintah yang Tepat
Pada 14 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan. Sebelumnya diberikan kepada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, termasuk ITB. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi hanya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan riset. Serta tidak terlibat dalam kegiatan komersial yang dapat merusak lingkungan.
Rektor ITB, Profesor Reini Hapsari, menyambut positif langkah pemerintah ini. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi adalah langkah yang benar. Untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi tetap menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.
“Perguruan tinggi harus menjadi lembaga yang berfokus pada pendidikan dan penelitian, bukan terlibat dalam bisnis yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Keputusan ini akan mendorong kami untuk lebih fokus pada tugas utama kami. Yaitu mencetak para ilmuwan dan inovator yang akan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan dunia,” kata Reini.
Tanggapan dari Pihak Akademik dan Masyarakat
Banyak pihak yang mendukung keputusan tersebut, termasuk dari kalangan akademik dan masyarakat. Beberapa mahasiswa dan dosen di ITB mengungkapkan pandangan mereka bahwa keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Seorang mahasiswa ITB, Andi Wijaya, mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan langkah pemerintah yang mendorong perguruan tinggi untuk tetap fokus pada dunia akademik dan riset.
“Saya rasa langkah ini sangat baik. Perguruan tinggi memang seharusnya fokus pada pendidikan dan penelitian ilmiah, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis yang mengorbankan lingkungan.” Ujar Andi yang juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan di kampusnya.
Namun, di sisi lain, ada juga beberapa pihak yang menyatakan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan ini bisa mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan. Beberapa program penelitian di perguruan tinggi yang selama ini dibiayai dari hasil usaha tersebut. Seperti diketahui, beberapa perguruan tinggi di Indonesia memiliki izin usaha pertambangan. Mendukung kegiatan riset dan pengembangan di bidang geologi, energi, dan pertambangan.
Dampak Pencabutan Izin Usaha terhadap Perguruan Tinggi
Pencabutan izin usaha pertambangan di perguruan tinggi akan membawa perubahan signifikan dalam cara perguruan tinggi melakukan riset dan memperoleh sumber daya finansial. Perguruan tinggi yang sebelumnya mendapatkan dana dari hasil usaha pertambangan harus mencari alternatif pendanaan. Guna mendukung kegiatan akademik dan penelitian mereka.
Meski demikian, Profesor Reini Hapsari menilai bahwa ITB, seperti perguruan tinggi lainnya, sudah memiliki mekanisme pendanaan yang memadai melalui kerjasama dengan industri, hibah penelitian, dan pendanaan dari pemerintah. “Kami selalu berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan riset yang ramah lingkungan. Kami percaya bahwa pencabutan izin usaha pertambangan ini akan mendorong kami untuk menemukan cara-cara baru yang lebih inovatif dalam mendanai kegiatan riset,” tambahnya.
Komitmen ITB terhadap Lingkungan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
ITB, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Sudah sejak lama berkomitmen untuk mengembangkan riset yang tidak hanya bermanfaat bagi industri, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah penelitian di bidang energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan oleh beberapa fakultas di ITB. Dengan adanya kebijakan baru ini, ITB berharap dapat memperkuat komitmennya. Tetap menjadi lembaga pendidikan yang berfokus pada solusi-solusi berkelanjutan bagi tantangan global. Terutama terkait dengan perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam.
“Langkah ini adalah peluang bagi kami untuk lebih fokus pada penelitian yang memberikan dampak positif pada masyarakat, baik di bidang energi, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Kami akan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang menghasilkan inovasi yang dapat menyelesaikan masalah dunia,” kata Reini menutup wawancara.
