Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo akan terus melanjutkan kebijakan penghematan anggaran. Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 750 triliun. Penghematan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya negara dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya.
Alasan Pemerintah Terus Menghemat Anggaran
Penghematan anggaran yang telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran yang mengganggu stabilitas keuangan negara. Menurutnya, penghematan yang dilakukan akan memberikan dampak positif dalam menjaga keberlanjutan program-program nasional yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Penghematan ini sangat penting dalam rangka menjaga fiskal negara agar tetap sehat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang rasional untuk mengurangi pemborosan. Serta mempercepat pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan sektor-sektor yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.” Ungkap Prabowo dalam keterangannya pada konferensi pers di Jakarta pada Senin (12/2).
Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menekankan bahwa sektor pertahanan tetap menjadi prioritas, namun pemerintah juga berkomitmen untuk menyesuaikan anggaran agar lebih efisien. “Kami akan tetap menjaga stabilitas sektor pertahanan dengan alokasi yang tepat, namun penghematan tetap menjadi hal yang utama,” tambahnya.
Rencana Penghematan Hingga Rp 750 Triliun
Dalam penghematan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 750 triliun, pemerintah akan memfokuskan pengelolaan anggaran. Untuk sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor ekonomi yang bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Prabowo menyebutkan bahwa penghematan ini akan diimplementasikan melalui berbagai cara. Termasuk pemangkasan anggaran yang tidak produktif serta peningkatan efisiensi di setiap kementerian dan lembaga negara. Selain itu, penghematan juga akan mencakup pengurangan biaya operasional yang tidak mendesak dan penundaan proyek-proyek yang bisa ditunda hingga kondisi ekonomi membaik.
Dampak Positif Penghematan Anggaran
Penghematan anggaran sebesar Rp 750 triliun ini, menurut Prabowo, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi nasional. Salah satu dampaknya adalah pemberian ruang bagi pengembangan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Dengan anggaran yang lebih efisien, pemerintah berharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki daya beli masyarakat.
“Pemerintah akan memastikan bahwa penghematan ini tidak akan mengganggu program-program strategis. Semua sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dan SDM, tetap akan menjadi prioritas,” kata Prabowo lebih lanjut.
Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien
Menurut analisis dari sejumlah pakar ekonomi, langkah penghematan yang dilakukan pemerintah juga diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk lebih berinvestasi di dalam negeri. Jika sektor publik menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, maka hal ini akan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan sektor swasta yang berkelanjutan.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global. “Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Indonesia akan semakin dipercaya oleh para investor. Ini akan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” ujarnya.
Faisal juga mengingatkan bahwa untuk memastikan penghematan ini berhasil, diperlukan kontrol yang ketat dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar sampai pada sektor-sektor yang vital dan menguntungkan bagi rakyat.
