Lead (Pembuka Berita)
Jakarta – Etika dari Akademi Militer. Dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat daerah, para pemimpin daerah di Indonesia diharapkan dapat meneladani nilai-nilai etika dan disiplin yang diterapkan di Akademi Militer. Hal ini disampaikan oleh pakar tata kelola pemerintahan dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Jakarta pada Jumat (21/2). Menurut para ahli, etika kepemimpinan, disiplin, dan loyalitas yang menjadi bagian dari pelatihan militer dapat menjadi contoh bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab.
Isi Berita Etika dari Akademi Militer
Dalam acara yang dihadiri oleh akademisi, pejabat pemerintahan, serta tokoh masyarakat tersebut, Dr. Bambang Setiawan, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, menyoroti perlunya reformasi dalam pola kepemimpinan di daerah. Menurutnya, banyak pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya pemahaman terhadap etika kepemimpinan.
“Pemimpin daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Namun, sering kali kita melihat adanya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Jika kita melihat pola pendidikan di Akademi Militer, di sana para calon pemimpin dilatih untuk mengutamakan kedisiplinan, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap negara dan rakyat. Hal ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Bambang dalam diskusi tersebut.
Baca Artikel Lainnya : Menteri Hukum Membahas Sistem Royalti Dengan Penyanyi, Musisi
Senada dengan Bambang, Brigjen (Purn.) Suparno, mantan perwira tinggi TNI, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan militer adalah penerapan kode etik yang ketat.
“Seorang prajurit dan perwira militer selalu diajarkan tentang pentingnya etika dalam setiap tindakan mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kepemimpinan daerah, maka kita bisa mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Suparno.
Fakta ini memperkuat urgensi penerapan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan daerah guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Penerapan nilai-nilai etika dari pendidikan militer juga dapat berdampak positif dalam membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional di lingkungan pemerintahan daerah.
Penutup
Pemerintah pusat bersama dengan lembaga terkait diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mendorong peningkatan etika kepemimpinan di tingkat daerah. Dengan demikian, kepemimpinan yang berintegritas dan profesional dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
