Jakarta – Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terlibat dalam kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina, akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Keputusan tersebut diambil oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada hari Selasa (25/03/2025), setelah melalui proses persidangan yang panjang.
Kasus suap yang melibatkan mantan panitera tersebut menjadi sorotan publik, karena diduga melibatkan pejabat tinggi di PT. Pertamina, salah satu perusahaan negara terbesar yang bergerak di sektor energi. Pada kasus ini mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan yang terjadi beberapa bulan lalu, yang mengarah pada praktik korupsi yang merugikan negara.
Kasus Suap yang Menyentuh Pejabat Pengadilan
Kasus ini bermula ketika mantan panitera, yang bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diduga menerima suap terkait dengan pengurusan proses hukum yang melibatkan PT. Pertamina. Suap tersebut diberikan oleh pihak perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Bertujuan untuk mempercepat proses administrasi agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih cepat dan lebih besar.
Menurut hasil penyelidikan, panitera yang bersangkutan diduga menerima suap untuk memuluskan proses hukum yang harus ditempuh oleh PT. Pertamina dalam berbagai pengadaan proyek. Suap yang diterima oleh terdakwa ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, diduga ada aliran dana lain yang mengarah ke sejumlah pejabat di PT. Pertamina dan instansi lainnya yang terlibat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Proses Persidangan dan Vonis 4 Tahun Penjara
Pada persidangan yang berlangsung selama beberapa bulan, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa mantan panitera tersebut telah menerima suap secara terang-terangan. Jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak integritas lembaga peradilan serta mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Siti Rohana, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman empat tahun penjara, serta denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu, hakim juga memutuskan untuk mengembalikan sebagian uang suap yang telah diterima terdakwa kepada negara sebagai bagian dari langkah pemulihan kerugian negara. Vonis ini dianggap cukup berat, mengingat jabatan yang dipegang oleh terdakwa memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan. Sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya.
Reaksi dari Pihak Terkait
Keputusan pengadilan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Dari kalangan pengadilan, Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian ini. Namun mendukung penuh tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan. Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan di Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh pengadilan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kami akan terus memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Syarifuddin dalam sebuah keterangan tertulis.
Sementara itu, dari pihak PT. Pertamina, perusahaan negara yang juga terlibat dalam kasus ini, mengungkapkan penyesalan atas kejadian tersebut. Pertamina memastikan akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperketat pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan tata kelola internal.
“PT. Pertamina menyatakan penyesalannya atas insiden ini dan akan berupaya untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak ada lagi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam setiap proses yang kami jalankan,” kata VP Corporate Communication PT. Pertamina, Fikri Syaifudin.
Langkah Perbaikan dan Ke Depan
Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan dan transparansi dalam setiap tahapan administrasi di pemerintahan maupun di sektor perusahaan milik negara. Untuk itu, berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pemerintah maupun di perusahaan BUMN seperti PT. Pertamina, diharapkan dapat semakin meningkatkan kewaspadaan dan integritas.
Pengamat hukum, Budi Santoso, menilai bahwa meskipun vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan panitera tersebut merupakan langkah yang baik, tetapi pihak berwenang perlu memperkuat sistem pengawasan di seluruh lini pemerintahan dan perusahaan negara.
“Ke depannya, kita perlu meningkatkan sistem yang lebih transparan dalam setiap proses hukum dan pengadaan barang dan jasa. Ini penting untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan negara dan masyarakat,” jelas Budi.
