Jakarta, 5 Maret 2024 – Penurunan signifikan pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tercatat turun tiga peringkat pada 2024 memunculkan perhatian publik. Dalam laporan terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-53 dari sebelumnya ke-50 pada tahun 2023. Isu ini menjadi sorotan bagi banyak pihak, baik dalam negeri maupun internasional. Karena penurunan ini mencerminkan penurunan kualitas demokrasi yang berlaku di tanah air.
Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan memberikan pernyataan resmi melalui Juru Bicara Presiden, Fadli Zon. Dalam pernyataannya, Fadli menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait penurunan tersebut. Namun juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia.
Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dan Faktor Penyebabnya
Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa penurunan IDI disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain kebebasan sipil yang semakin terbatas, rendahnya partisipasi politik, dan adanya hambatan terhadap kebebasan pers. Hal ini, menurut para pengamat, berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.
Dr. Rizki Faisal, pengamat politik dari Universitas Indonesia, dalam wawancara dengan media, menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan adalah pembatasan terhadap ruang kebebasan sipil, terutama kebebasan berpendapat dan ekspresi. “Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa tekanan terhadap media massa dan ruang publik semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada peringkat Indonesia di Indeks Demokrasi Dunia,” ujar Dr. Rizki.
Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik juga menjadi sorotan. Meskipun Indonesia memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, namun partisipasi dalam kegiatan politik lainnya, seperti aksi protes atau diskusi publik, menunjukkan penurunan. Hal ini menggambarkan adanya apatisme politik di kalangan masyarakat yang perlu segera diatasi.
Tanggapan Istana Kepresidenan
Fadli Zon, Juru Bicara Presiden, menyampaikan bahwa pemerintah menyadari adanya penurunan dalam Indeks Demokrasi Indonesia dan berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan. “Pemerintah terus bekerja untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat. Kami mengakui bahwa ada beberapa tantangan, namun kami juga terus berupaya untuk memperbaiki keadaan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadli juga menambahkan bahwa perbaikan kualitas demokrasi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia ke depan. “Kebebasan pers dan ruang publik yang terbuka akan terus kami dorong. Pemerintah akan memastikan bahwa tidak ada upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi,” tambahnya.
Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi ruang kebebasan. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memperbaiki pengelolaan media dan memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga-lembaga sosial untuk berperan aktif dalam menjaga pengawasan terhadap pemerintah.
Dampak Penurunan IDI terhadap Indonesia
Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia berpotensi berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam kawasan dan dunia internasional. Penurunan kualitas demokrasi dapat mempengaruhi hubungan internasional Indonesia, terutama dengan negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
Namun, para pengamat juga menilai bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk memperbaiki situasi ini. Hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.
Langkah Pemerintah untuk Memperbaiki Demokrasi Indonesia
Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kembali peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi Dunia, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:
- Meningkatkan Transparansi Pemerintahan – Salah satu aspek penting yang perlu diperbaiki adalah pengelolaan pemerintahan yang transparan. Pemerintah berjanji untuk lebih terbuka dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan.
- Memperkuat Kebebasan Pers – Untuk memastikan ruang kebebasan ekspresi, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap setiap ancaman terhadap media. Kebebasan pers yang sehat sangat penting bagi kelangsungan demokrasi.
- Meningkatkan Partisipasi Politik – Pemerintah akan berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, baik melalui pemilu maupun aktivitas politik lainnya, untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
- Mendorong Dialog Publik – Pemerintah akan memfasilitasi lebih banyak forum untuk diskusi terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
