Jakarta, 14 Februari 2025 – Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa rencana pembangunan yang telah disusun oleh Pemprov DKI Jakarta tetap akan berjalan. Meskipun ada pemangkasan anggaran yang terjadi akibat kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Rano Karno mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi dalam APBD 2025 tidak akan mempengaruhi jalannya proyek-proyek strategis yang sudah dijadwalkan dan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Rano Karno dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta pada hari Senin (13/2). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran sebesar 10% pada sejumlah sektor. Pemprov DKI Jakarta telah menyusun langkah-langkah efisiensi dan pengalihan dana untuk memastikan proyek pembangunan tetap terlaksana dengan baik.
Penyesuaian Anggaran untuk Menjaga Kestabilan Keuangan Daerah
Menurut Rano Karno, pengurangan anggaran dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengorbankan kepentingan pembangunan jangka panjang. Terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pemangkasan anggaran yang dilakukan adalah langkah yang harus diambil dalam situasi yang penuh tantangan ini. Namun, kami pastikan bahwa rencana pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal, seperti pembangunan transportasi massal, infrastruktur jalan. Serta pengembangan kawasan hijau dan revitalisasi ruang publik, tetap akan berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Rano Karno.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, akan mengoptimalkan alokasi dana dengan cara memprioritaskan proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
Rencana Proyek yang Tidak Terganggu
Dalam kesempatan yang sama, Rano Karno juga mengungkapkan beberapa proyek besar yang akan tetap dilanjutkan meskipun terjadi pemangkasan anggaran. Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan sistem transportasi berbasis rel. Termasuk proyek LRT (Light Rail Transit) dan MRT (Mass Rapid Transit) yang diperkirakan akan menyelesaikan tahap kedua dan ketiga pada tahun 2025.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa proyek revitalisasi kawasan monas dan revitalisasi beberapa taman kota akan tetap dilaksanakan. “Kami juga akan tetap fokus pada pengembangan kawasan kota yang ramah lingkungan. Serta mendukung program-program yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon,” tambah Rano Karno.
Menurut data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggaran yang dialokasikan untuk sektor transportasi, termasuk pembangunan LRT dan MRT. Tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2025 meskipun ada pemotongan anggaran di sektor lain. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan keberlanjutan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efisien
Selain mengalokasikan anggaran untuk proyek strategis, Rano Karno juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk mengurangi pemborosan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi dalam pengelolaan anggaran adalah hal yang kami prioritaskan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil dapat mendukung kestabilan keuangan daerah,” jelas Rano Karno.
Rano Karno berharap bahwa kebijakan ini dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dan berbagai lembaga untuk mendanai proyek-proyek pembangunan melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership) yang lebih efisien.
Menjaga Keseimbangan Pembangunan dan Kesejahteraan
Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan berbagai program sosial, seperti bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, bantuan pendidikan, dan program-program yang mendukung kesejahteraan sosial lainnya.
Dalam menghadapi pemangkasan anggaran, Rano Karno mengingatkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dimiliki. Tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat.
